Airport Emergency Plan

 “ telah terjadi kecelakaa pesawat saat melakukan pendaraan di Bandara X. Terlihat timbulan api yang berasal dari pesawat dan terdapat korban luka dan meninggal”

Berikut ilustrasi kejadian kecelakaan pesawat yang terjadi saat pesawat di Bandara X akan

melakukan pendaratan. Kejadian tersebut merupakan salah satu poin dalam penanggulangan keadaaan darurat di bandara (Airport Emergency Plan). Keadaan darurat yang dimaksud dalam AEP adalah (Peraturan Dirjenhub udara KP.378 tahun 2011) :

1. Keadaan darurat melibatkan pesawat udara meliputi kecelakaan pesawat di bandar udara, kecelakaan pesawat disekitar bandar udara 5 NM (± 8 km), keadaan darurat dengan pesawat udara sedang terbang, gangguan tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara, ancaman bom terhadap pesawat udara, keadan darurat saat pesawat didarat, siaga ditempat dan siaga cuaca.
2. Keadaan darurat tanpa melibatkan pesawat udara meliputi ancaman bom yang melibatkan gedung di bandar udara dan kebakaran gedung dibandar udara.

Dokumen AEP (Airport Emergency Plan) merupakan salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki bandara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara. Dokumen ini menjadi pegangan untuk penaggulangan keadaan darurat baik didalam maupun diluar kawasan bandar udara radisus 5 mile / 8 km. Rencana AEP ini juga tertuang dalam pasal 219 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas, prosedur, dan personel, Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara wajib melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala dan Pasal 345 menyebutkan bahwa Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara wajib membuat program penanggulangan keadaan darurat. Ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO), pada Annex 14 tentang Aerodromes Chapter 9.1 menyebutkan bahwa setiap bandar udara wajib membuat dan memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency Plan Doc.).

Dalam pelaksanaanya, Tim AEP ini tergabung dalam Anggota Komite Penanggulangan Keadaan

Darurat, beberapa unit instansi yang tergabung diantaranya seperti : Kepolisian dan TNI setempat CIQ, Kantor Pelabuhan, Dinas Pemadam Kebakaranl dan Kabupaten, Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, BASARNAS, Rumah Sakit Daerah Maupun Swasta serta beberapa pihak lainnya.